IKN Nusantara Bisa Menjadi Destinasi Baru Pariwisata Nasional

SAMARINDA - Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur dinilai akan membawa banyak dampak positif. Pasalnya, selain bisa memecah kesemrawutan DKI, IKN bisa mengangkat destinasi Wisata di Samarinda pada khususnya dan Kalimantan pada umumnya. 

Demikian hal yang mengemuka dalam kegiatan seminar  bertema "IKN Nusantara Destinasi Baru Pariwisata Nasional" yang diselenggarakan atas kerjasama Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) dan Forum Millenial Nusantara (FMN)  di Samarinda, Jumat (23/12/2022), yang diterima redaksi Jabar.indonesiasatu.co.id. 

Baca juga: Pewarna Indonesia Audiensi Dengan Irjen Pol. (Purn.) Dr. Ronny Sompie Bahas Program Kerja

Seminar yang dihadiri sekitar 50 orang mahasiswa itu menampilkan narasumber Dr. Rusman Yaqub, S.Pd., M.Si. (Ketua Badan Pembentukkan Peraturan Daerah/Bapemperda DPRD Prov. Kaltim), Dian Rosita (Ketua DPD PUTRI Kaltim), Yusan Triananda ( Ketua PHRI Kaltim/Praktisi Pariwisata ), dan Drs. Ahmad Herwansyah, M.Si., (Kepala Dinas Pariwisata Kaltim), serta Ketua  FMN, Husain Firdaus.

Dalam seminar ini, Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ahmad Herwansyah mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan rapat bersama DPRD Kaltim dalam rangka membahas Perda terkait eco-wisata serta posisi pariwisata Kaltim menyambut IKN nantinya. Memang industri pariwisata masuk dalam Kemenparekraf, namun Kaltim sebagai wilayah penyangga IKN harus dapat mengkolaborasikan potensi pariwisata yang dimiliki dengan keberadaan IKN.

Baca juga: Beri Kejutan kepada Keluarga, Ronny Mudik Pakai Sepeda dari Jakarta Barat Menuju Semarang

Dengan adanya daya saing pariwisata di IKN, kata dia, maka kita harus mempersiapkan kapasitas sumber daya manusia guna memperkuat organisasi kepariwisataan. Sebelumnya telah dilakukan pelatihan bagi Barista, dan ke depan akan diselenggarakan pelatihan-pelatihan lainnya. 

Menurutnya, pembagian kawasan pariwisata Prov Kaltim sesuai Perda No. 5 tahun 2022 terdapat 3 bagian yaitu Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP), Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP), Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP).

Baca juga: Rakernas dan Musyawarah Agung DPP KNPI Dengan Pemangku Adat Hasilkan Kesepakatan Bersama

Untuk IKN sendiri, kata dia, berada di bagian KPPP. Sehingga wilayah penyangga memperkuat pariwisatanya agar dapat memberi daya tarik para pengunjung IKN untuk melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata provinsi. 

"Tapi, kita juga masih memiliki kendala dalam pengembangan SDM di sektor pariwisata, maka dari itu diharapka nantinya mahasiswa KKN dapat membantu mengembangkan pariwisata di destinasi-destinasi yang berada di wilayah susah terjangkau, " katanya.

Baca juga: Dr. Meiliana : Penting, Keberadaan Masyarakat Lokal Dalam Jabatan Struktural di Otorita IKN

Kaltim sendiri, kata dia, memiliki Labuan Cermin yang berada di wilayah Kab Berau. Tapi akses jalannya masih menjadi salah satu kendala dalam konektivitas antara satu destinasi ke destinasi lain. Fenomena yang terjadi di sektor pariwisata tersebut, terdapat permintaan retribusi yang berlebihan bagi wisata-wisata kecil oleh pemerintah daerah dengan dalih peningkatan potensi PAD melalui pajak. 

Baca juga: Terancam di Bubarkan, FKKC Siap Bergerak

"Tentu hal tersebut memberatkan bagi masyarakat yang baru mulai mengembangkan usahanya di sektor pariwisata, " katanya.

Menurut Ketua Jurusan Pariwisata POLNES, I Wayan Lanang Nala SSTPar MPar, dengan penetapan IKN sebagai destinasi eco tourism, pihaknya sangat senang menyambut gagasan tersebut. Ada beberapa wilayah kab/kota di Kaltim yang telah menetapkan sektor pariwisata sebagai prime economic-plan dalam meningkatkan potensi PAD serta mempersiapkan diri menyambut pemindahan IKN di Kaltim.

Sementara itu, Husain Firdaus mengatakan perpindahan IKN ke Prov. Kaltim tidak hanya menjadi sorotan  nasional bahkan internasional, maka dari itu FMN hadir untuk menjadi jembatan bagi para milenial di Nusantara agar dapat menyuarakan suara atau aspirasi di daerah.
Harapannya, dengan posisi IKN yang Indonesiasentris dapat menjadikan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, kemudian keberadaan IKN juga dalam rangka menyambut bonus demografi Indonesia menjelang Generasi Emas 2045. 

Acara kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta seminar. (MR)